Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah - Jadwal Bimtek Pemda

Breaking

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

mendukung prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara lansung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dimulai dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dilengkapi dengan peraturan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, dijelaskan bahwa yang disebut dengan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : (1) Barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBD; (2) Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah; (3) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (4) Barang yang diperoleh sebagai prosedur dari perjanjian/kontrak; (5) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; (6) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 4 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.Pemerintah daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan prosedur pengelolan Barang Milik Daerah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah secara keseluruhan.

Meskipun telah didukung dengan perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, pada prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah masih banyak dijumpai permasalahan dan kesulitan yang menghambat kelancaran kegiatan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pada kegiatan penatausahaan Barang Milik Daerah. Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan Barang Milik Daerah ini termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi Barang Milik Daerah.

Dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan penatausahaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan Barang Milik Daerah adalah menyediakan data agar prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah, berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.” Pencatatan barang daerah pada SKPD sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan obyek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meyakini penyajian laporan keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah. Hasil penatausahaan Barang Milik Daerah ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, (b) Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah.
Dengan penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya sumber data yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan dihasilkan laporan Barang Milik Daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami bekerjasama dengan narasumber kompeten di bidangnya dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pemerintah Daerah dan SKPD terkait, untuk hadir dalam pelaksanaan Diklat Nasional dengan tema : Strategi Pengelolaan  Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah. Yang akan dilaksanakan pada :

JADWAL BIMTEK DI BATAM
18 - 19   Januari   2018
di Hotel Pacific Palace Batam
24 - 25   Januari   2018
di Hotel Pacific Palace Batam
08 - 09   Februari  2018
di Hotel Pacific Palace Batam
13 - 14   Februari  2018
di Hotel Pacific Palace Batam
23 - 24   Februari  2018
di Hotel Pacific Palace Batam
02 - 03   Maret      2018
di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08   Maret      2018
di Hotel Pacific Palace Batam
14 - 15   Maret      2018
di Hotel Pacific Palace Batam
23 - 24   Maret      2018
di Hotel Pacific Palace Batam
28 - 29   Maret      2018
di Hotel Pacific Palace Batam
05 - 06   April         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12   April         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20   April         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
23 - 24   April         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
27 - 28   April         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04   Mei          2018
di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12   Mei          2018
di Hotel Pacific Palace Batam
16 - 17   Mei          2018
di Hotel Pacific Palace Batam
23 - 24   Mei          2018
di Hotel Pacific Palace Batam
07 - 08   Juni         2018    
di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12   Juni         2018
di Hotel Pacific Palace Batam
29 - 30   Juni         2018
di Hotel Pacific Palace Batam


Fasilitas Peserta / Informasi Kegiatan : 
  • Akomodasi Hotel 4 Hari, 3 Malam Kamar Twin Share
  • Pelatihan selama 2 hari
  • Komsumsi (Coffe Break,Breakfast, Lunch dan Dinner)
  • Kelengkapan Pelatihan, Sertifikat dan tas ekslusif
  • Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
Kontribusi Perpeserta :
  • Rp. 4.500.000,-/Menginap di Hotel dan Rp. 3.000.000,-/Tanpa Menginap di Hotel
Pendaftaran Peserta / Catatan :
Daftar peserta dapat dikirim di Fax 021-224432238, 021-22443223
email lkntraining@yahoo.com atau dapat dikirim melalui sms 082387444441

Konfirmasi pendaftaran Peserta Individu atau Kolektif dapat menghubungi contack kami
Undangan/Surat Resmi Segera kami kirim setelah ada konfirmasi
pendaftaran selambat-lambatnya 2 hari sebelum hari H
Kegiatan permintaan Bimtek Diklat bisa kami bantu di jakarta maupun luar jakarta

Kontak Person :
Dedy Hariyanto
Hp. : 08119156781 - 082387444441
BB.: D4CCF801